Persyaratan Permohonan Kuasa Pertambangan


persyaratan kuasa pertambanganUntuk memperoleh Kuasa Pertambangan, maka diperlukan berbagai persyaratan. Persyaratan ini berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi suatu hal yang menjadi pegangan adalah bahwa hak untuk mendapatkan KP adalah sama bagi setiap pihak. Dalam hal ini diberlakukan equal opportunity yang pelaksanaannya melalui first comes first served. Oleh karena itu dalam pendaftaran permohonan dikenal adanya Daftar Urut, yang kemudian akan menjadi nomor Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dalam bentuk Kode DU yang merupakan singkatan dari Daftar Urut.

Syarat yang diperlukan bagi setiap jenis Kuasa Pertambangan, baik penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi maupun tahap selanjutnya, pada umumnya sama. Namun oleh karena berbeda tujuannya, maka terdapat perbedaan akan tetapi tidak terlalu penting. Semua Kuasa Pertambangan memerlukan peta dasar yang menunjukkan wilayah yang dimohon dan juga jenis mineral yang akan diusahakan. Berkenaan dengan peta, oleh karena terdapat bermacam peta, maka dilakukan pengaturan untuk menggunakan peta standar yang telah disediakan oleh instansi yang berwenang. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat mengadakan pengaturan tersendiri mengenai standar peta ini yang memungkinkan (workable) untuk dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Berikut pokok-pokok ketentuan mengenai persyaratan permohonan Kuasa Pertambangan.

I. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

  1. Peta wilayah yang dimohon dibuat di atas peta standar
  2. Akte pendirian perusahaan
  3. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
  4. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik

II. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (peningkatan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum)

  1. Peta wilayah sesuai standar
  2. Laporan lengkap penyelidikan umum
  3. Tanda bukti pembayaran iuran tetap
  4. Rencana kerja dan rencana biaya

III. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan

  1. Peta wilayah sesuai standar
  2. Tanda bukti pembayaran iuran tetap
  3. Laporan kegiatan eksplorasi
  4. Rencana kerja dan rencana biaya

IV. Kuasa Pertambangan Eksploitasi (peningkatan dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi)

  1. Peta wilayah sesuai standar
  2. Laporan lengkap eksplorasi
  3. Laporan studi kelayakan
  4. Laporan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  5. Tanda bukti pembayaran iuran tetap

V. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

  1. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian
  2. Laporan Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  3. Persetujuan/kesepakatan dari Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
  4. Untuk perpanjangan, perlu ditambah laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan

VI. Kuasa Pertambangan Pengangkutan, Kuasa Pertambangan Penjualan atau Perpanjangannya

  1. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
  2. Laporan kegiatan
  3. Rencana kerja

VII. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

  1. Peta wilayah sesuai standar
  2. Laporan akhir eksploitasi
  3. Tanda bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi
  4. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
  5. Rencana kerja dan rencana biaya

VIII. Pengembalian Kuasa Pertambangan

  1. Laporan akhir kegiatan
  2. Tanda bukti pembayaran terakhir iuran tetap dan iuran produksi
  3. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan

Dipetik dari: “OTONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT – Panduan Praktis Bagi Manajer Sumberdaya Mineral Di Daerah, Prof. Dr. Ir. Adjat Sudradjat, M.Sc.,2007“

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *